TANAH DATAR | Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang digelar di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis 15 Januari 2026. Kehadiran Eka Putra menjadi bagian penting dari upaya konsolidasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utamanya memastikan program prioritas Presiden dan Asta Cita dapat dijalankan secara konsisten hingga ke tingkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Eka Putra didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanah Datar Drs. Mukhlis, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Roza Melfita, S.STP, serta Sekretaris Bappeda Litbang Irwan. Kehadiran jajaran ini mencerminkan komitmen daerah dalam memahami arah kebijakan nasional secara utuh.
Di sela-sela Rakornas, Eka Putra menegaskan bahwa urusan pemerintahan umum memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas politik, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat wawasan kebangsaan dan persatuan nasional.
Menurutnya, Rakornas menjadi forum konsolidasi penting untuk menyamakan persepsi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar searah dengan visi Presiden dan agenda besar Asta Cita.
Eka Putra menilai kepala daerah bersama Forkopimda dan perangkat daerah memegang peran kunci dalam menyukseskan program prioritas nasional. Mulai dari penguatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, hingga pemerataan pembangunan wilayah.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Asta Cita di daerah. Semua program, menurut Eka Putra, harus berorientasi pada dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan, program pembangunan di daerah tidak boleh berjalan secara sektoral dan parsial. Integrasi lintas sektor dan lintas instansi menjadi kunci agar setiap kebijakan berjalan efektif dan efisien.
Lebih jauh, Rakornas ini juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh, termasuk untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial serta memperkuat ketahanan nasional dari tingkat daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam sambutannya menekankan bahwa kepemimpinan pemerintahan di daerah tidak hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan umum semata, tetapi mencakup keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyoroti pentingnya peran daerah dalam mengimplementasikan Asta Cita Presiden, termasuk penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarumat beragama, serta penanganan konflik sosial dan ketertiban umum.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Bahtiar juga berharap agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum ke depan semakin optimal dan sinergis, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.
Rakornas ini menjadi penegasan bahwa arah pembangunan nasional hanya dapat tercapai jika pemerintah pusat dan daerah berjalan dalam satu garis kebijakan, satu visi, dan satu komitmen untuk kepentingan rakyat.
Catatan Redaksi: Rakornas Sinergi Urusan Pemerintahan Umum menjadi momentum strategis bagi kepala daerah, termasuk Bupati Tanah Datar Eka Putra, untuk memastikan Asta Cita Presiden tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.
TIM RMO
