JNS | Padang, Sumatera Barat – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengusulkan penambahan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tanah Datar. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat, Selasa (13/1/2026).
Rakor yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BNPB RI, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, unsur Forkopimda, perwakilan kementerian dan lembaga, serta para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk menghimpun, mencocokkan, serta memvalidasi data dari pemerintah daerah terdampak bencana sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Keakuratan data menjadi kunci utama agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan terukur,” ujar Tito Karnavian dalam arahannya.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur nonpemerintah yang dinilai telah berkontribusi signifikan dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam paparannya mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor telah melanda 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
“Data sementara mencatat 264 orang meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, 401 orang mengalami luka-luka, 10.854 warga mengungsi, serta lebih dari 296 ribu jiwa terdampak,” jelas Mahyeldi.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly memaparkan kondisi terkini di wilayahnya, khususnya di Kecamatan Batipuh Selatan, yang mengalami dampak serius akibat perubahan aliran sungai pascabencana.
“Di Batipuh Selatan kini terbentuk tiga aliran sungai baru. Ketika hujan turun, masyarakat terpaksa meningkatkan kewaspadaan bahkan mengungsi karena adanya ancaman lanjutan serta terputusnya akses jalan,” ungkap Ahmad Fadly.
Ahmad Fadly juga secara resmi meminta dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan penanganan bencana, termasuk penambahan kuota hunian bagi warga terdampak.
“Saat ini pemerintah daerah sedang menyelesaikan pembangunan 129 unit Huntara. Namun masih terdapat 385 kepala keluarga yang rumahnya dalam proses verifikasi Badan Geologi untuk menentukan apakah masih layak huni atau harus direlokasi karena berada di zona merah rawan bencana,” jelasnya.
Untuk penyediaan Hunian Tetap, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan lahan pembangunan Huntap terpadu sebanyak 34 unit yang berlokasi di Kecamatan Rambatan.
“Kami terus melakukan pendataan secara rinci dan akurat. Bagi masyarakat yang memilih relokasi mandiri, pemerintah tetap akan memfasilitasi dengan ketentuan lahan harus aman, tidak bermasalah secara hukum, serta berada di kawasan bebas potensi bencana,” pungkas Ahmad Fadly.
(A. Rofiq)
