JNS | Tanah Datar — Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Tanah Datar terus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian meninjau langsung rencana serta progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana, Rabu (7/1/2026).
Peninjauan diawali di kawasan Ladang Laweh, Kecamatan Rambatan, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan 129 unit Huntap. Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Sestama BNPB menegaskan pentingnya percepatan pembebasan lahan agar proses pembangunan tidak kembali tertunda dan dapat segera memasuki tahap konstruksi.
BNPB mencatat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 1,8 hektare.
Namun demikian, Rustian menilai luasan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Jika dinyatakan belum mencukupi, BNPB membuka peluang penambahan lahan hingga sekitar 3 hektare melalui koordinasi lintas pemerintah, khususnya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Selain persoalan lahan, Rustian juga menyoroti aspek krusial lainnya, yakni validasi data penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa keakuratan data warga yang bersedia menempati Huntap harus benar-benar dipastikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Bagi masyarakat yang memilih relokasi mandiri, BNPB tetap memfasilitasi. Namun syaratnya jelas, lahan harus aman dan berada di zona bebas risiko bencana,” tegas Rustian saat berdialog dengan jajaran Pemkab Tanah Datar di lokasi peninjauan.
Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Padang Kunyik, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh. Di lokasi ini, BNPB memantau pembangunan 23 unit Huntara yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, baru 5 unit yang telah rampung dan siap dihuni.
Melihat progres tersebut, Sestama BNPB kembali menekankan perlunya percepatan pekerjaan. Ia meminta agar pembangunan Huntara tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga pekan ke depan demi memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi warga yang masih tinggal di tempat penampungan darurat.
Hal serupa juga disampaikan saat rombongan meninjau pembangunan 15 unit Huntara di sekitar Kantor Camat Batipuh Selatan. BNPB berharap seluruh unit dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi hunian sementara yang terbatas.
Sebagai bentuk solusi bagi warga yang memilih tidak menempati Huntara, pemerintah menyiapkan bantuan uang kontrak sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Skema ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara sambil menunggu proses pemulihan pascabencana berjalan optimal.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui BNPB. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan, terutama terkait percepatan lahan dan validasi data penerima bantuan.
“Kami berkomitmen memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat, termasuk bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan dan rusak sedang. Semua harus tepat sasaran,” ujar Ahmad Fadly.
Menurutnya, percepatan pembangunan Huntap dan Huntara bukan sekadar soal fisik bangunan, melainkan bagian dari upaya memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana agar dapat kembali hidup layak dan aman.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri staf ahli BNPB, Kepala Dinas Sosial, Kepala Pelaksana BPBD, para camat, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar.
Langkah kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memastikan warga terdampak bencana tidak berlarut-larut berada dalam kondisi darurat.
A. Rofiq
