PARIK MALINTANG | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran melalui penguatan kualitas data kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudy Rahmat, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator nagari se-Kabupaten Padang Pariaman di Aula Integritas Inspektorat, Kamis (9/7/2026).
Menyampaikan arahan Bupati, Rudy Rahmat menegaskan bahwa operator nagari memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran bantuan sosial, tetapi juga pada ketepatan dan kualitas data yang dikelola hingga tingkat nagari.
Bupati menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama setiap kebijakan pemerintah. Kesalahan dalam pemutakhiran data dapat menyebabkan masyarakat yang berhak kehilangan bantuan, sementara warga yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima manfaat.
Karena itu, seluruh operator nagari diminta melakukan evaluasi dan pembaruan data secara berkala, termasuk mencoret penerima yang tidak lagi memenuhi syarat dan mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga rasa keadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI agar proses pembaruan data tidak lagi terkendala antrean yang panjang.
Selain validasi data, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Operator nagari diminta menyelesaikan berbagai urusan masyarakat di tingkat nagari tanpa harus membebani warga datang ke kantor Dinas Sosial kabupaten.
Sebagai bentuk apresiasi, Bupati meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun skema penghargaan bagi operator nagari yang aktif, akurat, dan konsisten dalam melakukan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Siska Primadona, melaporkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Pusdatin Kemensos RI pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah masyarakat yang tercatat dalam DTSEN mencapai 252.541 jiwa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 46.339 jiwa berada pada Desil 1, 46.174 jiwa Desil 2, 53.296 jiwa Desil 3, 106.732 jiwa berada pada Desil 4 dan 5, serta masih terdapat 1.586 jiwa yang belum memiliki klasifikasi desil.
Sementara itu, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat sebanyak 15.254 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 25.412 KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mencapai 146.580 jiwa.
Bupati meminta agar 1.586 warga yang belum memiliki klasifikasi desil segera diverifikasi hingga tingkat nagari sehingga dapat dipastikan status kesejahteraannya secara akurat.
Melalui bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap kapasitas operator SIKS-NG dan DTSEN semakin meningkat sehingga proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Tim Ahli Pusdatin Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, serta diikuti seluruh operator SIKS-NG dan DTSEN nagari se-Kabupaten Padang Pariaman bersama para camat dan Ketua Forum Wali Nagari.
TIM
