PD. PARIAMAN | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan inklusif dan setara dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Sosialisasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Aula Bappelitbangda, Rabu (12/11). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan PUG di setiap perangkat daerah.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, hadir membuka acara sekaligus memberikan arahan strategis terkait pentingnya pelaksanaan PUG sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi kebutuhan mendasar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam sambutannya, Wabup Rahmat menekankan bahwa PUG harus diarusutamakan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Ia menyebut keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada kolaborasi yang solid antarperangkat daerah, bukan hanya menjadi tugas satu instansi.
Rahmat Hidayat juga menggarisbawahi bahwa data terpilah gender harus menjadi basis dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, tanpa data yang akurat, kebijakan publik berpotensi tidak tepat sasaran dan gagal memenuhi kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Ia memaparkan bahwa indeks pembangunan gender Padang Pariaman masih berada di bawah rata-rata provinsi. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada di angka 0,722, sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercatat 93,92—masih lebih rendah dibandingkan angka Sumatera Barat sebesar 95,25.
“Kondisi ini menunjukkan masih adanya gap partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menutup ketimpangan tersebut melalui program yang terencana dan terukur,” tegas Wabup dalam arahannya.
Acara Rakor dan Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Asisten Deputi PUG Bidang Politik, Keamanan, Hukum dan HAM dari Kementerian PPPA RI yang hadir secara daring. Kehadiran narasumber tersebut diharapkan mampu menghadirkan perspektif nasional dalam implementasi PUG daerah.
Selain itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat turut memberikan materi terkait kebijakan daerah dalam pengarusutamaan gender. Sementara itu, Pokja PUG Kabupaten Padang Pariaman memaparkan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan untuk percepatan implementasi PUG.
Kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi sekaligus konsolidasi bagi perangkat daerah, camat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kapasitas dan pemahaman terhadap konsep PUG dan RBI.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Rahmat kembali menegaskan bahwa pelaksanaan PUG memiliki tujuan lebih luas, yakni memastikan pembangunan di Padang Pariaman responsif terhadap perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
Ia juga meminta perangkat daerah untuk menjadikan PUG sebagai arus utama bukan hanya dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dalam program, kegiatan, dan indikator kinerja. Tanpa itu, menurut Rahmat, komitmen hanya akan menjadi jargon tanpa dampak nyata.
Sebanyak 170 peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah, camat, direktur RSUD, pimpinan BUMD, ketua Baznas, hingga wali nagari ikut serta dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan besarnya dukungan lintas sektor terhadap pengarusutamaan gender.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan penyampaian kendala yang ditemui perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG. Setiap masukan akan dijadikan bahan penyempurnaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke depan.
Melalui Rakor dan Sosialisasi RBI ini, Pemkab Padang Pariaman berharap implementasi PUG di daerah dapat semakin kuat, terarah, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan peningkatan IPG dan penurunan ketimpangan gender sebagai indikator keberhasilan di masa mendatang.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan rilis resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah disesuaikan dengan format feature.
TIM RMO
