JNS, AROSUKA – Ada pesan serius yang disampaikan Bupati Solok Jon Firman Pandu (JFP) kepada jajaran pemerintah daerah. Ia menghendaki perubahan pola kerja birokrasi, terutama menyangkut profesionalisme, tanggung jawab jabatan, dan keseriusan perangkat daerah dalam merealisasikan program pembangunan.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026, Senin (9/11/2026). Sebelumnya, JFP memimpin apel gabungan ASN, kemudian melanjutkan agenda dengan mengumpulkan seluruh kepala dan jajaran OPD.
Dalam rapat yang didampingi Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis dan para asisten tersebut, Bupati menyampaikan teguran dengan penekanan yang cukup keras. Ia mengingatkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja pemerintahan pada akhirnya turut menjadi beban kepala daerah.
“Yang diomelin masyarakat itu kami, JFP-Candra oleh masyarakat. Entah kenapa tidak semangat kerja, atau memang tidak profesional. Kalau tidak, masih banyak kok yang mau kerja, jadi sekarang kita berjelas-jelas dan bertegas-tegas. Bisa tidak profesional,” ungkap JFP.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran tuntutan Bupati terhadap jajaran birokrasi agar tidak bekerja setengah hati. Setiap OPD diminta memahami batas kewenangan, memperjelas tanggung jawab, dan menunjukkan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi JFP bersama Wakil Bupati H. Candra, soliditas birokrasi merupakan faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, kebijakan pimpinan daerah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pelaksanaannya tidak didukung aparatur yang profesional.
Tuntutan pembenahan tersebut berlangsung ketika pemerintahan JFP-Candra memasuki tahun kedua dengan sejumlah pekerjaan rumah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Pertanggungjawaban APBD 2025 mencatat realisasi belanja sebesar 93,53 persen dengan SiLPA sekitar Rp47,596 miliar. Sementara itu, DPRD Kabupaten Solok melalui pembahasan Pansus optimalisasi PAD turut memberikan perhatian terhadap pengawasan pajak dan retribusi, potensi kebocoran penerimaan, serta pemanfaatan aset daerah.
Catatan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas belanja.
Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan target pendapatan dan mengalokasikan anggaran. OPD harus mampu memastikan potensi penerimaan tergarap, program terlaksana tepat sasaran, dan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam rakor tersebut, pembahasan juga mencakup realisasi pendapatan daerah, profiling ASN, evaluasi data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang belum masuk dalam Rencana Induk (Rendup), serta percepatan penyusunan APBD 2027.
Seluruh agenda tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah dan kepemimpinan birokrasi yang efektif.
Terutama dalam pemulihan pascabencana, pemerintah daerah dituntut memastikan perencanaan dan pendataan berjalan selaras agar kebutuhan masyarakat tidak tertinggal dalam proses penganggaran.
Kini, pesan JFP menjadi tantangan langsung bagi seluruh kepala OPD. Ketegasan pimpinan daerah harus dijawab dengan perubahan pola kerja, bukan sekadar kesanggupan menjalankan instruksi.
Evaluasi pemerintahan akan menemukan maknanya ketika terdapat perbaikan nyata dalam pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, efektivitas belanja, serta percepatan pembangunan.
Bagi masyarakat Kabupaten Solok, hasil kerja pemerintahan jauh lebih penting daripada sekadar janji dan laporan administratif. Di situlah profesionalisme birokrasi dan kepemimpinan JFP-Candra akan terus diuji. IRV
