Lahat | Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Bursah Zarnubi–Widia Ningsih (BZ–WIN), segera memasuki satu tahun masa jabatan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2024 di Istana Negara. Momentum ini menjadi titik krusial bagi pemerintahan daerah untuk menunjukkan arah, konsistensi, dan ketegasan dalam menjalankan roda pembangunan.
Hampir setahun berjalan, pasangan BZ–WIN telah mengawali pemerintahan dengan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah sektor mulai bergerak, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Namun, di balik progres tersebut, muncul penilaian bahwa sebagian program belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata.
Situasi ini membuat publik menaruh perhatian lebih pada sikap dan ketegasan kepala daerah. Bagi masyarakat, satu tahun pertama merupakan masa uji kepemimpinan: sejauh mana visi “Menata Kota, Membangun Desa” benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan nyata dan kinerja birokrasi.
Sorotan tajam datang dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lahat, Parisman. Sebagai partai pengusung BZ–WIN pada Pilkada 2023, PKB menilai pemerintahan daerah membutuhkan langkah korektif agar laju pembangunan tidak berjalan di tempat.
Parisman menilai, salah satu faktor penghambat belum optimalnya sejumlah program adalah kinerja sebagian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya pejabat eselon II atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, tidak semua OPD bergerak seirama dengan visi dan target kepala daerah.
“Masih ada pejabat yang belum menunjukkan kinerja maksimal. Ada yang terkesan bekerja setengah hati dan kurang responsif terhadap program prioritas,” tegas Parisman.
Ia menekankan, setelah hampir satu tahun memimpin, Bupati dan Wakil Bupati Lahat sudah memiliki cukup waktu untuk menilai loyalitas, integritas, serta kapasitas para pejabat OPD. Evaluasi kinerja, menurutnya, tidak lagi bisa ditunda jika ingin memastikan program pembangunan berjalan efektif.
Ketegasan Bupati dan Wakil Bupati Lahat pun dinilai menjadi kunci. Publik menanti langkah nyata berupa perombakan atau rolling jabatan bagi pejabat yang dinilai tidak mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam kerja nyata di lapangan.
“Sudah saatnya Bursah–Widia bertindak tegas dan terukur. Tempatkan orang-orang yang benar-benar kompeten dan mendukung visi kepala daerah. Prinsipnya jelas, the right man in the right place,” ujar Parisman.
Menurutnya, ketegasan tersebut bukan untuk menciptakan kegaduhan birokrasi, melainkan untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, disiplin, dan fokus pada pelayanan masyarakat. OPD yang solid dan profesional diyakini akan mempercepat realisasi program strategis daerah.
Parisman juga menegaskan bahwa perombakan pejabat bukan sekadar soal jabatan, melainkan soal tanggung jawab moral kepada masyarakat. Kepala daerah, katanya, memiliki mandat rakyat yang harus diwujudkan melalui birokrasi yang bekerja maksimal.
“Ketegasan bupati dan wakil bupati akan menentukan apakah pembangunan Lahat melaju cepat atau justru tersendat,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat Lahat juga menaruh harapan besar pada duet BZ–WIN. Banyak pihak menilai, ketegasan pemimpin daerah akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan tidak memberi ruang bagi kinerja yang lamban dan tidak profesional.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, tantangan pemerintahan BZ–WIN akan semakin kompleks. Selain menjaga stabilitas pemerintahan, kepala daerah dituntut memastikan seluruh perangkat birokrasi bekerja selaras dengan visi pembangunan.
Ketegasan Bupati dan Wakil Bupati Lahat kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan. Publik menunggu langkah nyata yang mampu menjawab ekspektasi dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, baik di pusat kota maupun pelosok desa.
Dengan momentum satu tahun kepemimpinan ini, arah kebijakan dan sikap tegas BZ–WIN akan menjadi penentu: apakah Lahat mampu bergerak lebih cepat menuju kemajuan, atau justru terjebak dalam rutinitas birokrasi yang stagnan.
TIM
