JSN, KABUPATEN SOLOK – Penataan pemerintahan nagari di Kabupaten Solok memasuki pembahasan penting menyusul proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Solok menilai pengaturan hubungan antara Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) perlu diperjelas agar pemerintahan berjalan efektif tanpa mengabaikan karakter adat Minangkabau.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., ketika menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solok dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Candra menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut mempunyai fungsi dan ruang kewenangan masing-masing.
Wali Nagari bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi nagari. BPN menjalankan fungsi legislasi, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan. Sementara KAN memiliki peran dalam urusan yang berkaitan dengan hak asal-usul dan adat istiadat nagari.
Penegasan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara sistem pemerintahan formal dengan kelembagaan adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau.
Dalam praktiknya, hubungan antarlembaga membutuhkan batas kewenangan yang terang. Pemerintahan nagari harus mampu menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik, sedangkan kelembagaan adat tetap memperoleh penghormatan sesuai kedudukan dan kewenangannya.
Pemerintah juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan atau perselisihan antara Wali Nagari dan BPN.
Penyelesaian awal akan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan Camat. Apabila diperlukan, penanganan dapat dilanjutkan secara berjenjang melalui perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten.
Pengaturan mekanisme tersebut diperlukan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik kelembagaan yang berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Namun, keberadaan mekanisme penyelesaian juga harus menjamin bahwa fungsi pengawasan BPN tetap berjalan. Hubungan kerja antarlembaga idealnya dibangun melalui prinsip saling menghormati kewenangan, bukan dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya.
Dalam pembahasan yang sama, pemerintah menjelaskan ketentuan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) empat kali dalam delapan tahun dengan mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2026, khususnya Pasal 38 ayat (2).
Persyaratan pencalonan juga diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026, termasuk ketentuan bagi petahana, ASN, PPPK, dan perangkat nagari.
Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pergantian kepemimpinan di tingkat nagari.
Demokrasi lokal tidak hanya membutuhkan proses pemilihan, tetapi juga aturan yang memberikan kepastian bagi masyarakat untuk berpartisipasi serta menjamin proses berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Perubahan tata kelola juga menyentuh pengelolaan keuangan dan aset nagari.
Pemkab Solok mendorong pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), transaksi non-tunai, dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).
Penggunaan sistem digital diharapkan memperkuat administrasi serta memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset.
Meski demikian, transformasi digital perlu diikuti budaya keterbukaan. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa nagari telah menggunakan aplikasi administrasi keuangan, tetapi juga perlu mendapatkan informasi mengenai program, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan.
Keterbukaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat kebijakan.
Dalam jawaban pemerintah, Candra juga menyampaikan rencana fasilitasi peningkatan kapasitas bagi 23 Wali Nagari yang baru dilantik dan belum mengikuti kegiatan retreat.
Mengenai penghasilan tetap dan tunjangan aparatur nagari, pemerintah akan menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
Adapun usulan tunjangan keluarga dan purna tugas masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Pemerintah turut mendorong proses pengisian perangkat nagari melalui seleksi yang objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi.
Kualitas aparatur menjadi faktor penting karena keberhasilan pemerintahan nagari pada akhirnya diukur dari kemampuan memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tidak seharusnya dipahami sebatas penyempurnaan aturan administratif. Regulasi tersebut juga berkaitan dengan bagaimana identitas nagari, kelembagaan adat, demokrasi lokal, dan sistem pemerintahan modern dapat berjalan secara proporsional.
Pemerintah Kabupaten Solok bersama DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap ketentuan yang disusun tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun mengaburkan fungsi kelembagaan yang sudah ada.
Masyarakat membutuhkan pemerintahan nagari yang memiliki legitimasi, menghormati adat, terbuka dalam pengelolaan anggaran, serta mampu memberikan pelayanan publik secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, pembahasan Ranperda ini diharapkan menghasilkan landasan hukum yang tidak hanya mengatur siapa berwenang melakukan apa, tetapi juga memastikan seluruh kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023 selanjutnya masih harus melalui pembahasan dan penyempurnaan bersama DPRD Kabupaten Solok sebelum ditetapkan menjadi Perda. IRV
