KOTO BARU, JURNALIS NUSANTARA SATU – Pemerintah Kabupaten Solok bersama DPRD memperkuat koordinasi kelembagaan dalam menjaga kesinambungan agenda pembangunan daerah di tengah proses pemulihan pascabencana galodo. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Selasa (29/9/2026), dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum delapan fraksi atas Ranperda APBD 2027.
Wakil Bupati Solok H. Candra hadir mewakili pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai pandangan, pertanyaan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Wakil Ketua Mukhlis. Turut hadir Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, anggota DPRD serta undangan lainnya.
Ada hal yang berbeda dalam pelaksanaan rapat kali ini. Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru menjadi lokasi penyelenggaraan rapat paripurna karena gedung DPRD Kabupaten Solok masih terdampak bencana galodo.
Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa aktivitas kelembagaan pemerintahan dan legislatif tetap berlangsung meskipun sejumlah fasilitas pemerintahan membutuhkan penanganan dan pemulihan.
Pembahasan APBD 2027 menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelaraskan berbagai kebutuhan pembangunan dengan kondisi fiskal serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Solok.
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengembangan UMKM, serta penanganan dampak bencana.
Kebutuhan tersebut menuntut koordinasi lintas organisasi perangkat daerah agar setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri. Perencanaan pembangunan juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antara pemulihan fasilitas publik, peningkatan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan pelayanan dasar.
Bagi daerah yang sedang menghadapi proses pemulihan, penyusunan anggaran memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah harus mampu menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak tanpa mengabaikan program pembangunan yang telah direncanakan.
Di sinilah komunikasi antara eksekutif dan legislatif menjadi penting. Pandangan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan agar arah pembangunan yang dirumuskan memiliki landasan kebutuhan yang jelas.
Wakil Bupati H. Candra menegaskan bahwa kondisi bencana tidak boleh menghentikan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah bersama DPRD terus mengawal agenda perencanaan dan penganggaran agar pembangunan tetap berkesinambungan.
Sementara itu, Ketua DPRD Ivoni Munir memberikan perhatian terhadap sejumlah agenda kelembagaan, termasuk penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD), pembahasan evaluasi APBD Perubahan melalui Badan Musyawarah (Bamus), serta kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana.
Perhatian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah pascabencana tidak hanya berkaitan dengan rehabilitasi fisik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sistem administrasi pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.
Sinergi antara kepala daerah, perangkat pemerintah dan DPRD diperlukan agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani melalui kebijakan yang terkoordinasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan Kabupaten Solok tidak hanya diukur dari seberapa cepat infrastruktur yang rusak dapat diperbaiki. Kemampuan pemerintah menjaga pelayanan, menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai prioritas juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan.
Melalui pembahasan APBD 2027, pemerintah daerah dan DPRD memiliki ruang untuk menyatukan komitmen tersebut dalam kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terukur dan berkelanjutan.IRV
