Padang Pariaman, Jurnalisnusantarasatu.com | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman semakin serius memperkuat layanan kesejahteraan sosial hingga ke akar rumput. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Urusan Sosial dan Sosialisasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS-SLRT) tingkat nagari yang digelar di Hall IKK Parit Malintang, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH, Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, SSTP, MM, C.RBC, Ketua TP-PKK sekaligus Ketua LKKS Hj. Nita Christanti Azis, SH, hingga para wali nagari se-Kabupaten Padang Pariaman, camat, kepala OPD, serta pilar-pilar sosial seperti TKSK dan Pendamping PKH.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Padang Pariaman, Siska Primadona, SSTP, M.Si, dalam laporannya menegaskan bahwa pengembangan PUSKESOS SLRT di tingkat nagari bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan langkah transformatif untuk menjawab persoalan sosial yang kian kompleks.
“Di tengah pembangunan yang terus berjalan, masih banyak saudara kita dari kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tersentuh layanan secara optimal. Nagari harus menjadi garda terdepan untuk menjawab tantangan ini,” tegas Siska.
Ia mengungkapkan, kemiskinan dan permasalahan sosial di nagari bersifat multidimensi—tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta lemahnya perlindungan sosial. Kondisi ini diperparah dengan data PPKS yang belum terintegrasi dan koordinasi antar lembaga yang masih berjalan sendiri-sendiri.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Padang Pariaman mendorong lahirnya design “PUSKESOS Nagari” yang berfungsi sebagai one stop service pelayanan kesejahteraan sosial. PUSKESOS diharapkan menjadi pusat komando (command center) pelayanan, berbasis data akurat, program pemberdayaan berkelanjutan, serta pembiayaan kolaboratif.
Empat pilar utama pengembangan PUSKESOS Nagari yang ditawarkan meliputi:
1 Kelembagaan kuat dan terkoordinasi,
2 Pemanfaatan teknologi dan integrasi data PPKS,
3 Program berorientasi pemberdayaan, bukan sekadar bantuan karitatif,
4 Skema pembiayaan blended yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, target konkret juga ditetapkan, antara lain terbentuknya kelembagaan PUSKESOS di setiap nagari, tersedianya data PPKS yang akurat dan mutakhir, pelaksanaan minimal tiga program unggulan dalam tahun pertama, serta peningkatan kapasitas relawan dan pilar sosial di tingkat nagari.
Dalam rekomendasinya, Dinas Sosial mendorong agar pemerintah nagari segera menerbitkan Peraturan Wali Nagari (Perwanag) tentang pembentukan dan pengelolaan PUSKESOS, mengalokasikan anggaran berkelanjutan dalam APB Nagari, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kembali nilai gotong royong dan kearifan lokal Minangkabau sebagai social safety net masyarakat.
“PUSKESOS tidak boleh hanya menjadi simbol. Ia harus menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Padang Pariaman,” pungkas Siska.
Dengan komitmen bersama pemerintah daerah, nagari, dan seluruh pemangku kepentingan, Padang Pariaman optimistis pelayanan dasar dan penanganan persoalan sosial dapat ditangani lebih cepat, terintegrasi, dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.
###jeff##
