Padang | Komitmen H. Rony Mulyadi, SE Dt. Bungsu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan VI, kembali terlihat ketika ia mendampingi Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan koordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan ini difokuskan pada percepatan penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Bagi Rony, kejelasan kewenangan adalah kunci agar program pembangunan tidak saling tumpang tindih. Setiap usulan harus ditempatkan pada jalur yang benar, sehingga dapat direncanakan, dialokasikan anggarannya, dan dikerjakan secara efektif. Ia menegaskan, bila suatu program merupakan ranah provinsi, maka harus diperjuangkan melalui mekanisme provinsi agar tidak berhenti di tengah jalan hanya karena salah penempatan.
Dalam kesempatan itu, Rony menyampaikan berbagai temuan di lapangan, mulai dari kondisi jalan provinsi, jembatan penghubung wilayah, hingga titik-titik rawan yang membutuhkan penanganan segera. Banyak dari infrastruktur tersebut merupakan jalur vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang, serta akses menuju layanan publik.
Ia mengingatkan bahwa infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik. Di baliknya ada kepentingan kehidupan orang banyak. Jalan yang rusak, kata Rony, menyentuh langsung aktivitas petani, pelajar, pedagang, hingga tenaga kesehatan. Karena itu, ia mendorong penanganan yang cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Pembahasan bersama BMCKTR mencakup peningkatan kualitas ruas jalan provinsi, perbaikan jembatan utama, penguatan drainase pada titik rawan banjir, serta penataan kawasan yang membutuhkan intervensi provinsi. Seluruh usulan dipetakan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, memberikan apresiasi atas peran Rony yang konsisten mengawal dari sisi legislatif provinsi. Sinergi itu membuat komunikasi antar level pemerintahan lebih efektif dan arah penanganan semakin jelas.
Tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, Rony juga menekankan pentingnya pengawasan lanjutan. Ia menegaskan, setiap usulan akan terus dipantau mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Suasana pertemuan berlangsung dinamis. Berbagai contoh konkret dari hasil kunjungan lapangan membuat diskusi lebih hidup dan menghadirkan gambaran masalah secara nyata, tidak sekadar angka dan laporan tertulis.
Turut hadir Bro Varel Oriano dan Ibu Zaksai yang memberikan dukungan terhadap upaya bersama tersebut. Kebersamaan itu menunjukkan bahwa percepatan pembangunan membutuhkan kolaborasi dan saling menopang.
Di penghujung pertemuan, pihak BMCKTR menampung seluruh masukan dan menyatakan akan menindaklanjutinya secara teknis sesuai tahapan perencanaan dan penganggaran.
Usai agenda, Rony kembali menegaskan komitmennya. Baginya, perjuangan ini bukan soal popularitas, melainkan tanggung jawab atas amanah masyarakat. Selama masih dipercaya, ia berjanji akan terus memperjuangkan kebutuhan warga.
Dengan langkah yang sistematis dan terarah, Rony berharap pembangunan infrastruktur kewenangan provinsi di wilayah Dapil VI dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
A. Rafiq
