Di tengah riuh politik nasional yang sering dipenuhi figur instan, nama Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M. justru hadir sebagai antitesis. Ia bukan produk popularitas singkat, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang ditempa oleh birokrasi, kepemimpinan daerah, dan kesetiaan pada akar sosial. Penghujung 2025 menjadi momentum penting: seorang putra Tanah Datar kini duduk di Senayan sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029, membawa pengalaman nagari ke jantung republik.
Shadiq lahir di Batusangkar, 8 Januari 1960, dari keluarga yang mengenal makna perjuangan dalam arti sesungguhnya. Ayahnya, Pakiah Saliah Digoel, adalah bagian dari sejarah perlawanan bangsa—tokoh yang pernah merasakan pahitnya pembuangan kolonial ke Digoel, Papua. Dari kisah itulah Shadiq mewarisi kesadaran bahwa kekuasaan tidak lahir untuk dilayani, tetapi untuk mengabdi.
Pendidikan menjadi jalur awalnya memahami kompleksitas negara. Latar teknik dari Universitas Andalas memberinya disiplin berpikir sistematis. Hukum dari Universitas Ekasakti mengajarkannya tentang keadilan dan aturan main. Sementara manajemen dari Universitas Negeri Padang membentuk kemampuannya mengelola sumber daya dan kebijakan. Tiga fondasi ini kelak menjelma menjadi gaya kepemimpinan yang tenang, rasional, dan terukur.
Kariernya tidak dimulai dari panggung politik nasional. Ia memilih jalur birokrasi, bekerja dari bawah sebagai staf di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Proses panjang itu mengajarkannya satu hal penting: memahami rakyat harus dimulai dari mendengar, bukan memerintah. Ketika dipercaya menjadi Bupati Tanah Datar selama dua periode (2005–2015), Shadiq membawa pendekatan yang jarang terdengar nyaring, namun terasa dampaknya.
Di masa kepemimpinannya, pembangunan tidak dipersempit pada proyek fisik. Ia menempatkan budaya Minangkabau sebagai fondasi identitas, memperkuat UMKM sebagai denyut ekonomi, dan menjadikan sektor sosial sebagai penyangga stabilitas daerah. Tanah Datar tidak sekadar dibangun, tetapi dirawat.
Pengalaman daerah itu membawanya ke ruang yang lebih luas. Shadiq dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Dalam peran ini, ia menjadi jembatan antara ratusan kabupaten dan pemerintah pusat, memperjuangkan otonomi daerah agar tidak berhenti sebagai konsep administratif, melainkan instrumen kesejahteraan.
Kepercayaan negara berlanjut ketika ia ditunjuk sebagai Staf Ahli Menteri PAN-RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada 2017–2018. Di posisi ini, Shadiq berada di ruang dalam pengambilan kebijakan nasional, menyaksikan langsung dinamika reformasi birokrasi dan hubungan pusat-daerah. Pengalaman tersebut melengkapi perspektifnya: dari nagari, kabupaten, hingga kementerian.
Sejumlah penghargaan negara dan nasional pun mengiringi pengabdiannya. Satyalancana Kebaktian Sosial dari Presiden RI, penghargaan Tokoh Peduli Kemiskinan, hingga apresiasi pelayanan publik terbaik tingkat provinsi bukan sekadar simbol, melainkan pengakuan atas kerja panjang yang konsisten.
Pemilu 2024 menjadi titik balik berikutnya. Dengan raihan 50.458 suara dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Shadiq Pasadigoe melangkah ke DPR RI. Di tengah kontestasi yang keras, angka itu menjadi penanda bahwa pengalaman dan integritas masih memiliki tempat di hati pemilih.
Kini, di Senayan, Shadiq memasuki babak baru pengabdian. Ia membawa suara daerah ke ruang legislasi, pengalaman kepala daerah ke meja kebijakan nasional, serta pemahaman birokrasi pusat ke dalam kerja pengawasan. Di tengah tantangan ketimpangan pembangunan dan relasi pusat-daerah, figur seperti Shadiq menjadi relevan: politisi yang memahami Indonesia dari pinggiran hingga pusat.
Penghujung 2025 mencatatnya bukan hanya sebagai wakil rakyat, tetapi sebagai simbol perjalanan kepemimpinan yang tumbuh dari proses panjang. Dari Batusangkar ke Senayan, kisah M. Shadiq Pasadigoe adalah cerita tentang politik yang dibangun oleh waktu, nilai, dan kesetiaan pada rakyat—sebuah narasi yang semakin langka di panggung nasional.
A. Rofiq
