KOTO BARU – JURNALIS NUSANTARA SATU
Babak baru kepemimpinan pemerintahan nagari di Kabupaten Solok resmi dimulai. Bupati Solok Jon Firman Pandu melantik para wali nagari terpilih hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026 dalam prosesi yang berlangsung di Hall GOR Tuanku Tabiang, Batu Batupang, Koto Baru, Rabu (4/11/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Ketua GOW Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta undangan lainnya.
Momentum ini menjadi penanda berakhirnya seluruh tahapan Pilwana Serentak sekaligus dimulainya periode pengabdian para wali nagari terpilih dalam menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses demokrasi di tingkat nagari tersebut telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari persiapan penyelenggaraan, pencalonan, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.
Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi seorang wali nagari untuk menjalankan pemerintahan dan membangun wilayahnya.
Ia berharap para wali nagari yang baru dilantik mampu menerjemahkan mandat masyarakat menjadi program pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga.
“Alhamdulillah, seluruh rangkaian Pilwana Serentak Kabupaten Solok telah kita lalui. Hari ini merupakan awal bagi saudara-saudara untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan masyarakat.
Saya berharap para wali nagari mampu melihat potensi yang dimiliki masing-masing nagari dan mengembangkannya menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bangun sinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, serta seluruh unsur kelembagaan nagari. Jangan berjalan sendiri-sendiri, karena pembangunan membutuhkan kebersamaan dan koordinasi.
Yang tidak kalah penting, setelah pemilihan tidak ada lagi perbedaan pilihan. Semua masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab pemerintahan nagari. Berikan pelayanan terbaik dan pastikan pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.”ujar Bupati
Di sela kegiatan, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., saat diwawancarai wartawan menyampaikan pesan agar para wali nagari menjadikan berakhirnya Pilwana sebagai kesempatan untuk membangun kembali kekuatan sosial masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan nagari tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya, tetapi juga oleh sejauh mana seluruh elemen masyarakat dapat dilibatkan dalam pembangunan.
Ia mengingatkan filosofi adat Minangkabau Biduak Lalu, Kiambang Batawik sebagai pedoman untuk mengakhiri perbedaan setelah proses pemilihan.
“Pemilihan sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi persoalan siapa yang memilih siapa. Wali nagari yang telah dilantik harus mampu merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan ketika Pilwana berlangsung.
Biduak lalu, kiambang batawik. Perbedaan yang terjadi selama proses pemilihan harus kita tinggalkan. Sekarang waktunya membangun kebersamaan.
Rangkul semua pihak, dengarkan aspirasi masyarakat, libatkan seluruh unsur nagari dalam pembangunan. Jangan hanya berjalan bersama kelompok tertentu, tetapi bangun komunikasi dengan seluruh masyarakat.
Kita ingin wali nagari menjadi penggerak kemajuan nagari, mampu mengoptimalkan potensi yang ada, dan menghadirkan pelayanan yang baik bagi seluruh warga.”
Menatap Masa Depan Nagari
Pelantikan wali nagari terpilih membawa harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Solok. Tantangan pemerintahan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan generasi muda, serta pelestarian adat dan budaya Minangkabau.
Nagari memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, serta kekuatan sosial yang dapat dikembangkan melalui kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif.
Karena itu, wali nagari dituntut mampu menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar program pembangunan berjalan berkesinambungan.
Berakhirnya Pilwana bukan berarti berakhirnya tanggung jawab demokrasi. Justru dari sinilah masyarakat akan melihat bagaimana mandat yang diberikan melalui pemilihan diwujudkan dalam kerja nyata.
Kepemimpinan boleh berganti, tetapi cita-cita memajukan nagari harus terus berjalan.
Kini bukan lagi waktunya berbicara tentang kemenangan pemilihan, melainkan tentang masa depan nagari dan kesejahteraan seluruh masyarakat.IRV
