Batipuh, Tanah Datar | Pagi itu langit belum benar-benar cerah ketika rombongan kendaraan BNPB memasuki Jorong Padang Kunyik, Jumat (19/12/2025). Aroma lumpur yang mengering masih terasa, rumah-rumah yang dibersihkan seadanya menjadi saksi sisa banjir bandang bulan lalu. Namun hari itu bukan hari biasa bagi warga. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto datang langsung meninjau rencana pembangunan Hunian Sementara (Huntara), langkah yang ditunggu setelah masa pengungsian tak kunjung pendek.
Suharyanto tidak datang sendirian. Ia ditemani Sestama BNPB Rustian. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyambut di lokasi, bersama jajaran lengkap unsur Forkopimda—mulai dari Dandim 0307 Tanah Datar, Kapolres Padangpanjang, Asisten Ekonomi Pembangunan Ten Feri, Kalaksa BPBD Ermon Revlin, dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil, camat Batipuh, wali nagari, hingga OPD teknis lainnya. Sebuah barisan yang menunjukkan bahwa pemulihan ini bukan urusan kecil.
Sejak awal, kehadiran BNPB menandai babak lanjutan penanganan bencana hidrometeorologi di Tanah Datar—banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang merusak hunian warga. Beberapa keluarga masih tinggal di tenda, sebagian lainnya menumpang pada keluarga dekat. Bagi pemerintah, masa tinggal tanpa kepastian tidak boleh dibiarkan.
Di depan warga dan aparat, Suharyanto menyampaikan bahwa Huntara adalah jembatan menuju pemulihan permanen. Ia menjelaskan prosesnya dengan lugas: setelah pengungsian, pemerintah menempatkan korban yang rumahnya rusak berat, sedang, ringan, atau masuk zona merah—ke hunian sementara, hingga Hunian Tetap (Huntap) selesai dibangun.
Penegasan itu menjadi angin segar. Bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga soal biaya hidup. BNPB telah menyiapkan bantuan Rp600 ribu per rumah per bulan bagi warga yang menghuni Huntara. Bantuan ini akan mengalir sampai pembangunan Huntap rampung, sebuah skema yang memberi ruang bagi warga untuk menata napas.
Selain itu pemerintah pusat memastikan bantuan perbaikan rumah bagi yang masih memungkinkan kembali ke lokasi asal. Kerusakan sedang akan dibantu Rp30 juta, sedangkan kerusakan ringan Rp15 juta. Skema dua tahap disiapkan agar pencairan tidak terbentur masalah teknis dan verifikasi lapangan.
Ahmad Fadly, yang sejak awal menjadi penghubung utama antara kabupaten dan BNPB, menegaskan bahwa kunjungan Suharyanto bertujuan memeriksa kesiapan teknis di lapangan. Padang Kunyik menjadi titik awal, di mana 23 unit Huntara sudah direncanakan pembangunannya. Fadly menyebut angka itu sebagai “langkah pertama”, bukan tujuan akhir.
Sebab kenyataannya, kebutuhan di Tanah Datar jauh lebih besar. Berdasarkan pendataan dan persyaratan yang diserahkan Pemkab, sedikitnya 554 unit Huntara dibutuhkan untuk memindahkan warga dari zona bencana menuju area yang dinilai aman. Angka itu belum termasuk kategori rumah yang mungkin dapat diperbaiki, atau mereka yang memilih menunggu pembangunan Huntap.
Di tengah rombongan, beberapa warga terlihat mengangguk perlahan. Ada yang memegang map berisi fotokopi KK dan KTP—berkas yang sejak hari bencana terasa seperti tiket bertahan hidup. Mereka menunggu kapan pendataan benar-benar menghasilkan keputusan konkret.
Menurut Fadly, perjuangan pemerintah daerah belum selesai. Ia mengaku terus mengawal pengajuan, berharap kuota Huntara dari pusat bisa terpenuhi. Baginya, pemindahan warga dari lokasi rawan bukan sekadar program bantuan, melainkan persoalan keselamatan jangka panjang.
Setelah peninjauan lokasi, suasana berubah menjadi lebih cair. BNPB menggelar audiensi dan temu ramah dengan para pengungsi. Beberapa warga mulai menyampaikan uneg-uneg—tentang kejelasan waktu pembangunan, tentang standar fasilitas Huntara, hingga tentang kebutuhan air dan sanitasi. Suharyanto dan tim mencatat satu per satu.
Di akhir kunjungan, kesan yang tertinggal adalah dorongan untuk bergerak cepat. Bencana sudah terjadi, korban sudah kehilangan rumah, dan pemerintah seperti berpacu dengan cuaca. Bagi Tanah Datar, keberhasilan pembangunan Huntara menjadi ukuran kehadiran negara di tengah pemulihan: apakah warga kembali memiliki ruang privat, dapur untuk memasak, tempat tidur yang tidak becek, serta masa depan yang tidak lagi dihantui longsor.
Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun dinding, tetapi menegakkan kembali mental orang-orang yang sempat kehilangan pijakan hidup. Hari itu, di Padang Kunyik, secercah kepastian mulai terlihat.
Catatan Redaksi: Pemerintah diminta mengawal transparansi pendataan penerima bantuan Huntara dan bantuan rumah, agar distribusi tidak meleset dari warga terdampak yang paling membutuhkan.
A. Rofiq JNS
