PD. PARIAMAN | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus memantapkan langkah dalam finalisasi dokumen “Padang Pariaman Dalam Angka 2026”, sebuah publikasi strategis yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tak sekadar laporan angka, dokumen ini menjadi cerminan denyut nadi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam proses finalisasi tersebut, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan secara aktif untuk memastikan seluruh data yang disajikan benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinkronisasi lintas sektor menjadi kunci utama, agar setiap angka yang dipublikasikan merepresentasikan kondisi riil di lapangan.
Publikasi “Padang Pariaman Dalam Angka 2026” memuat beragam indikator penting, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, hingga perkembangan ekonomi daerah. Data ini tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah, tetapi juga akademisi, investor, dan masyarakat luas yang memerlukan gambaran objektif tentang potensi serta capaian pembangunan.
Bupati Padang Pariaman menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Tanpa data yang kuat dan terverifikasi, arah pembangunan bisa melenceng dari kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, ia mendorong seluruh OPD untuk serius dan terbuka dalam menyajikan informasi sektoral.
Menurutnya, dokumen statistik tahunan ini akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan dalam menyusun program prioritas tahun-tahun mendatang. Setiap angka bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari kerja keras, tantangan, dan harapan masyarakat Padang Pariaman.
Selain finalisasi publikasi tahunan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi. Agenda nasional ini memiliki peran strategis dalam memetakan potensi usaha dan struktur ekonomi hingga level terkecil. Data sensus akan membantu pemerintah memahami kekuatan sektor unggulan serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
Melalui Sensus Ekonomi, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan UMKM, sektor perdagangan, industri rumah tangga, hingga jasa. Informasi tersebut sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Pemkab Padang Pariaman mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta memberikan data yang benar saat pelaksanaan sensus. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan, karena kualitas hasil sensus sangat bergantung pada keterbukaan responden.
Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS diharapkan mampu menghadirkan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan jangka menengah dan panjang. Dengan data yang kuat, Padang Pariaman optimistis mampu menghadapi tantangan ekonomi global serta mempercepat pertumbuhan daerah.
Finalisasi “Padang Pariaman Dalam Angka 2026” dan sosialisasi Sensus Ekonomi menjadi bukti bahwa pembangunan modern harus berbasis data. Transparansi, akurasi, dan kolaborasi menjadi tiga pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Catatan Redaksi:
Data yang akurat adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional.
TIM
