KABUPATEN SOLOK – JURNALISNUSANTARASATU NEWS – Dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai persyaratan teknis, administrasi, dan legalitas. Hal tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Ir. Diana Kusumastuti, M.T., ke Kabupaten Solok, Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wamen PU bersama Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus membahas kebutuhan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya persoalan ketersediaan anggaran dan pembangunan fisik. Kesiapan lahan, legalitas material konstruksi, perizinan, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Wamen PU menyoroti persoalan sumber material Galian C yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi. Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pengurusan perizinan Galian C merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian aspek perizinan agar kebutuhan material pembangunan tidak menghambat pekerjaan infrastruktur.
Persoalan tersebut menjadi gambaran bahwa dukungan teknis pemerintah pusat perlu ditopang kesiapan administratif dan kewenangan yang berada di tingkat daerah.
Kesiapan Lapangan Menentukan Kecepatan Penanganan
Dalam peninjauan di Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Wamen PU melihat langsung kerusakan akibat banjir, khususnya di sekitar Jembatan Saniangbaka dan kawasan permukiman yang terdampak derasnya arus.
Menghadapi potensi peningkatan curah hujan selama November hingga Januari, Diana Kusumastuti meminta agar penanganan infrastruktur di wilayah rawan bencana segera dipercepat.
Ia juga menginstruksikan penambahan alat berat yang diharapkan dapat didatangkan dalam pekan ini untuk mendukung pekerjaan teknis di lapangan.
Arahan tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan, menyiapkan lokasi pekerjaan, mengoordinasikan kebutuhan peralatan, serta memastikan pelaksanaan dapat segera dilakukan.
Dengan demikian, kecepatan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh arahan dan dukungan kementerian, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan arahan tersebut menjadi pekerjaan konkret.
Legalitas Lahan dan Sempadan Sungai Perlu Kepastian
Aspek lain yang menjadi perhatian Wamen PU adalah pengamanan kawasan sempadan sungai.
Ia mengingatkan agar kawasan tersebut tidak menjadi objek penguasaan maupun penerbitan sertifikat kepemilikan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan menghambat penataan sungai.
Wamen PU mengarahkan agar kawasan sempadan dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau untuk menjaga fungsi alami sungai serta mengurangi risiko bencana pada masa mendatang.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki pekerjaan penting untuk memastikan penataan kawasan berjalan sesuai ketentuan, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi pertanahan dan pihak terkait.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, menjelaskan bahwa persoalan lahan di kawasan terdampak juga memiliki dimensi sosial dan adat karena berkaitan dengan hak kepemilikan masyarakat, Niniak Mamak, dan para Datuk.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat. Mengingat persoalan tanah ini berhubungan dengan Niniak Mamak dan Datuk-Datuk, tentunya diperlukan komunikasi dan pendekatan terlebih dahulu. Kami berharap semua tahapan dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” jelas Candra.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan daerah juga mencakup kemampuan membangun kesepahaman dengan masyarakat sebelum pekerjaan pembangunan dilaksanakan.
Usulan Huntap Membutuhkan Kesiapan Administrasi dan Lahan
Dalam pembahasan pemulihan, Wakil Bupati Solok menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah mengajukan usulan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana kepada kementerian terkait.
Pemkab Solok juga telah menyiapkan alternatif lokasi pembangunan yang berjarak sekitar lima kilometer dari kawasan terdampak dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.
Namun, realisasi pembangunan hunian tetap membutuhkan tahapan lanjutan, mulai dari kepastian status lahan, kesiapan administrasi, kesesuaian lokasi, hingga proses koordinasi dengan kementerian terkait.
Wamen PU menekankan bahwa penataan kawasan bantaran sungai harus menjadi bagian dari kebijakan pemulihan. Masyarakat perlu diarahkan menuju kawasan yang lebih aman agar tidak kembali menghadapi ancaman serupa.
Pemulihan SPAM dan Pelayanan Dasar
Kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lokasi penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Nagari Saniangbaka.
Infrastruktur air bersih menjadi salah satu fasilitas yang harus segera dipulihkan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Peninjauan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kesiapan dinas teknis dalam mengidentifikasi kerusakan, menyusun kebutuhan perbaikan, dan memastikan pekerjaan pemulihan berjalan sesuai prioritas.
Pekerjaan Rumah Pemkab Solok Setelah Kunjungan Wamen PU
Kunjungan Wamen PU memberikan perhatian dan arahan penting bagi pemulihan Kabupaten Solok. Namun, efektivitas dukungan pemerintah pusat akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan teknis dan administratif.
Ada sejumlah pekerjaan yang membutuhkan tindak lanjut lintas perangkat daerah, antara lain penyelesaian perizinan material Galian C, penyiapan kebutuhan alat berat, kepastian lahan untuk pembangunan hunian tetap, penataan sempadan sungai, serta percepatan pemulihan infrastruktur air bersih.
Konsolidasi antara Wakil Bupati dan dinas teknis terkait menjadi penting agar setiap persoalan memiliki penanggung jawab, tahapan penyelesaian, dan target pelaksanaan yang jelas.
Pada akhirnya, dukungan pemerintah pusat dan kesiapan pemerintah daerah merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Arahan kementerian perlu diikuti langkah konkret di daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
Pemulihan Kabupaten Solok bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, melainkan memastikan pembangunan dilakukan dengan kepastian hukum, kesiapan teknis, dan orientasi keselamatan masyarakat. IRV






