JNS, KABUPATEN SOLOK — Pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bandar Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok, senilai Rp2.014.554.000 menjadi perhatian, tidak hanya karena munculnya keluhan terhadap hasil pekerjaan, tetapi juga menyangkut kapasitas dan tanggung jawab dua perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 itu dikerjakan CV Jaya Vista Group sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan PT Multi Karya Interplan Konsultan bertugas sebagai konsultan pengawas.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut menggunakan kontrak Nomor 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026 tertanggal 3 September 2026, di bawah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat.
Keterlibatan dua perusahaan dengan fungsi berbeda tersebut perlu dilihat sebagai satu rangkaian tanggung jawab. Kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi teknis, volume, dan ketentuan kontrak. Sementara konsultan pengawas harus memastikan pelaksanaan sesuai persyaratan teknis serta memberikan laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Sorotan muncul setelah masyarakat menyampaikan keluhan mengenai kualitas konstruksi, penggunaan material, kondisi tebing, serta terganggunya aliran air irigasi. Bahkan, terdapat laporan mengenai kerusakan pada bagian jaringan yang berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat.
Penelusuran data pengadaan yang dihimpun platform BidIntel mencatat CV Jaya Vista Group memperoleh tujuh paket pekerjaan konstruksi pada SPSE Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 Data tersebut merupakan agregasi pengadaan dan masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi masing-masing paket.
Sebelumnya, perusahaan yang sama juga diberitakan mengerjakan peningkatan jaringan irigasi D.I. Batang Hari di Kabupaten Dharmasraya pada 2025 dengan nilai kontrak sekitar Rp13,2 miliar melalui kegiatan SNVT PJSA WS Batang Hari.
Informasi pengalaman tersebut menjadi bahan penelusuran mengenai kapasitas teknis, tenaga kerja, peralatan, pengendalian mutu, serta kemampuan perusahaan menyelesaikan pekerjaan infrastruktur sumber daya air.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata berapa banyak paket yang pernah dikerjakan, melainkan bagaimana kualitas hasil pekerjaan dan sejauh mana pengalaman tersebut diterapkan dalam proyek Bandar Batang Lembang.
Perhatian berikutnya tertuju kepada PT Multi Karya Interplan Konsultan. Sebagai konsultan pengawas, perusahaan memiliki tanggung jawab profesional dalam mengawasi kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak.
Data profil pengadaan BidIntel yang diperbarui 27 Agustus 2026 mencatat perusahaan tersebut memiliki pengalaman memenangkan 70 pekerjaan dari 94 tender yang diikuti, dengan akumulasi nilai kontrak sekitar Rp5,24 miliar. Angka ini merupakan data agregasi platform dan perlu diverifikasi melalui riwayat paket serta dokumen resmi pengadaan.
Dokumen kontrak yang dipublikasikan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan PT Multi Karya Interplan Konsultan pernah memperoleh pekerjaan jasa konsultansi pengawasan rehabilitasi mess karyawan pada UPTD BPBALP Sungai Nipah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, pada 2023.
Rekam jejak tersebut menjadi bahan untuk menguji pengalaman dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan fungsi konsultansi. Namun, pengalaman pekerjaan pada sektor berbeda tidak dengan sendirinya membuktikan kompetensi pengawasan konstruksi irigasi. Kualifikasi tenaga ahli dan pengalaman sejenis tetap perlu diperiksa.
Dalam proyek Bandar Batang Lembang, publik perlu mengetahui bagaimana hubungan kerja profesional antara kontraktor dan konsultan pengawas dijalankan.
Apakah konsultan secara rutin melakukan pemeriksaan material, metode pasangan, volume pekerjaan, kondisi fondasi, serta kualitas konstruksi? Apakah setiap tahapan pekerjaan dituangkan dalam laporan harian, mingguan, dan dokumentasi pemeriksaan?
Jika ditemukan kerusakan atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, apakah konsultan telah memberikan teguran, instruksi perbaikan, atau rekomendasi kepada PPK?
Dinas SDABK dan PPK juga perlu membuka laporan pengawasan serta menjelaskan apakah terdapat perubahan pekerjaan selama pelaksanaan kontrak. Apabila terjadi perubahan lokasi, volume, atau spesifikasi, apa dasar teknis dan administratif yang digunakan?
Penelusuran juga perlu memastikan apakah kedua perusahaan memiliki kualifikasi, tenaga ahli, personel, dan sumber daya sesuai persyaratan paket. Tidak boleh ada anggapan mengenai hubungan khusus atau konflik kepentingan di antara keduanya tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Proyek rehabilitasi irigasi memiliki tujuan memulihkan fungsi jaringan dan menjamin kebutuhan air pertanian. Karena itu, keberhasilan pekerjaan tidak cukup dinilai dari laporan administrasi atau penyelesaian fisik semata.
Dinas SDABK, PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas perlu memastikan bahwa hasil pekerjaan benar-benar berfungsi dan tidak meninggalkan persoalan baru bagi masyarakat.
Apalagi kegiatan ini berkaitan dengan upaya optimalisasi lahan dan penguatan ketahanan pangan. Apabila kualitas pekerjaan dan fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, petani berpotensi menghadapi gangguan pasokan air pada masa tanam berikutnya.
Penelusuran terhadap CV Jaya Vista Group dan PT Multi Karya Interplan Konsultan menjadi bagian penting untuk memastikan tanggung jawab masing-masing perusahaan berjalan sesuai kontrak dan standar profesional.
Publik berhak mengetahui bagaimana pekerjaan senilai lebih dari Rp2 miliar itu dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya mutu bangunan irigasi, melainkan keberlanjutan kebutuhan air masyarakat petani. IRV
