JNS, TANAH DATAR | Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum RI meninjau langsung kerusakan sungai dan infrastruktur sumber daya air pascabanjir bandang di Sumatera Barat, Sabtu (3/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi nyata di lapangan sekaligus menyusun langkah percepatan pemulihan.
Bencana hidrometeorologi dan galodo yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Tanah Datar, tidak hanya merusak sabo dam dan jaringan irigasi, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertanian dan sumber air.
Rombongan dipimpin Dirjen SDA, Dr. Ir. Dwi Purwantoro, S.T., M.T., yang melakukan pertemuan koordinatif dengan Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM di Padang Panjang. Pertemuan berlangsung hangat dan fokus pada solusi yang realistis dan terukur.
“Kerusakan yang terjadi akan kami inventarisasi secara nasional untuk ditindaklanjuti. Prioritasnya perbaikan sabo dam, irigasi, dan pembangunan embung bagi pengendalian banjir serta ketahanan air,” ujar Dwi Purwantoro.
Menurutnya, penguatan infrastruktur air tidak hanya berbicara soal teknis, tetapi menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.
Menindaklanjuti peluang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan usulan strategis kepada pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres), mulai dari pembangunan sabo dam, embung, hingga jaringan irigasi.
Usulan utama mencakup pembangunan kembali sabo dam pada dua titik di Koto Nagari Guguak Malalo yang terdampak parah, sekaligus mengintegrasikannya dengan sistem pengendali banjir dan aliran irigasi.
Bupati Eka Putra menegaskan perlunya langkah cepat agar pemulihan dapat dirasakan masyarakat. “Kami mendorong percepatan realisasi karena menyangkut keselamatan, ketahanan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi warga,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat memberi harapan baru bagi petani dan masyarakat bantaran sungai yang selama ini hidup berdampingan dengan risiko bencana.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU RI Maksal Saputra, Kasubdit Perencanaan Sungai, serta Kasubdit Wilayah Direktorat Sungai dan Pantai, yang turut memberikan masukan teknis.
Langkah koordinatif pusat–daerah ini dinilai penting sebagai bagian dari mitigasi berkelanjutan untuk menekan risiko banjir berulang, sekaligus memastikan tata kelola sumber daya air yang lebih aman.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun untuk memberikan konteks kebijakan, dampak sosial, dan arah pemulihan pascabencana, sehingga publik memahami proses serta tahapan kerja pemerintah.
A. Rofiq
