Oleh : *Boeng Doy*
Pimpinan Perusahaan Kabardaerah.com
*Pemilihan* Direktur PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar kini memasuki fase paling menentukan. Setelah melalui tahapan administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), hingga wawancara akhir bersama Bupati Tanah Datar selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), publik kini menunggu satu keputusan penting: siapa yang akan memimpin perusahaan daerah penyedia air bersih tersebut untuk lima tahun ke depan.
Namun di balik proses yang diklaim terbuka dan profesional itu, muncul gelombang kritik dari masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai, seluruh tahapan seleksi yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) hanya sebatas formalitas administratif, sementara keputusan akhir disebut-sebut telah mengarah pada sosok tertentu yang dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Dari 12 peserta yang mengikuti UKK, hanya tiga nama yang dinyatakan lolos ke tahap akhir, yakni Inoki Ulma Tiara, Mufti Dusky, dan Wahyu Tanaka.
Ketiganya diketahui memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik dan pengalaman organisasi yang beragam. Namun publik mempertanyakan konsistensi pansel dalam menerapkan syarat mutlak yang sebelumnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Sorotan tajam mengarah pada dugaan adanya calon yang lolos administrasi meski disebut tidak memenuhi salah satu syarat utama pencalonan direksi. Hal itu memunculkan asumsi bahwa standar seleksi bisa saja berubah ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu.
Pansel pun dinilai gagal menjaga integritas proses penjaringan yang sejak awal diharapkan menjadi momentum reformasi di tubuh BUMD tersebut.
“Kalau syarat bisa dilonggarkan untuk orang tertentu, lalu apa gunanya seleksi terbuka? Publik tentu berhak curiga,” ujar Mak Lami, salah seorang pemerhati kebijakan daerah dan sosial yang prihatin terhadap kondisi itu, Selasa (19/05/26).
Kekecewaan publik bukan tanpa alasan. Sebelum proses penjaringan dimulai, masyarakat Tanah Datar secara luas berharap jabatan direksi PDAM tidak lagi dijadikan ruang kompromi politik atau balas jasa terhadap tim sukses Pilkada.
Jabatan strategis itu diharapkan diisi oleh figur profesional yang memahami tata kelola perusahaan, pelayanan publik, dan manajemen bisnis air bersih yang saat ini menghadapi banyak tantangan.
PDAM Tirta Alami sendiri bukan sekadar perusahaan daerah biasa. Selain mengelola distribusi air bersih untuk ribuan pelanggan, perusahaan ini juga menyangkut kepentingan dasar masyarakat. Karena itu, publik menilai posisi direksi tidak bisa disamakan dengan jabatan politis yang dibagi berdasarkan kedekatan personal ataupun loyalitas politik.
Situasi semakin menarik ketika sejumlah sumber internal menyebut arah keputusan sebenarnya sudah dapat ditebak bahkan sebelum pengumuman resmi dilakukan. Isu adanya “nama titipan” dan intervensi kekuasaan mulai ramai diperbincangkan di tengah masyarakat maupun ruang-ruang diskusi politik lokal.
“Tidak perlu diumumkan pun masyarakat sudah tahu siapa yang akan duduk. Pansel pada akhirnya bukan tunduk pada syarat dan profesionalisme, tetapi tunduk pada keinginan kekuasaan,” ungkap Mak Lami lagi.
Pernyataan itu mencerminkan keresahan publik terhadap lemahnya independensi pansel. Sebab dalam mekanisme BUMD, meskipun KPM memiliki kewenangan menentukan direksi, proses seleksi seharusnya tetap menjunjung objektivitas dan hasil penilaian profesional. Ketika publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses, maka legitimasi direksi terpilih pun berpotensi dipersoalkan sejak awal menjabat.
Pengamat tata kelola pemerintahan daerah juga menilai, persoalan utama bukan semata siapa yang akan terpilih, tetapi bagaimana proses itu dijalankan.
Transparansi yang setengah hati justru akan memperkuat stigma bahwa jabatan strategis di BUMD masih menjadi alat distribusi kekuasaan politik di daerah.
Kini masyarakat Tanah Datar menunggu keputusan final dari Bupati selaku KPM. Publik berharap keputusan tersebut benar-benar mempertimbangkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan manajerial, bukan sekadar kedekatan emosional maupun kepentingan politik jangka pendek. Sebab masa depan pelayanan air bersih di Tanah Datar tidak bisa dipertaruhkan pada kompromi elit semata.
Ini bukan tentang keberhasilan memelihara lalat, langau dan belatung, namun tentang identitas diri bagaimana ambisi itu bukan untuk diri pribadi. (**)
