JAKARTA | Di tengah derasnya arus informasi digital yang kian sulit dibedakan antara fakta dan fiksi, isu lama tentang dugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan. Namun kali ini, pusaran isu tersebut menyeret nama besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Bagi Partai Demokrat, kemunculan kembali isu ini bukan sekadar pengulangan polemik lama. Lebih dari itu, ia dinilai sebagai gambaran nyata bagaimana ruang publik dapat dengan mudah dipenuhi narasi liar yang tidak berbasis fakta, bahkan berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dengan tegas meluruskan persepsi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa SBY sama sekali tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi.
“Pengaitan nama Pak SBY dalam isu ini adalah keliru, menyesatkan, dan tidak berdasar fakta,” ujar Herzaky.
Menurutnya, pencatutan nama seorang negarawan yang telah memimpin bangsa selama satu dekade bukan hanya persoalan etika politik, tetapi juga cerminan rendahnya tanggung jawab dalam bermedia sosial dan menyampaikan informasi kepada publik.
Herzaky menilai, SBY selama ini dikenal sebagai figur yang konsisten menjaga stabilitas nasional, menjunjung tinggi konstitusi, serta menghormati proses hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, narasi yang mencoba mengaitkan beliau dengan isu sensitif tanpa dasar yang jelas dinilai sebagai bentuk manipulasi opini yang berbahaya.
Lebih jauh, Demokrat menyoroti konteks waktu kemunculan isu tersebut. Saat berbagai daerah di Indonesia tengah menghadapi bencana alam, mulai dari banjir, longsor, hingga dampak cuaca ekstrem yang memerlukan empati dan solidaritas nasional, perhatian publik justru dialihkan pada polemik yang tidak substansial.
“Di saat bangsa ini membutuhkan energi bersama untuk membantu sesama, ruang publik malah dipenuhi isu yang memecah fokus dan tidak membawa solusi,” kata Herzaky.
Bagi Demokrat, kondisi ini menunjukkan betapa disinformasi dapat menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Ketika isu tidak diverifikasi disebarkan secara masif, kepercayaan publik terhadap institusi negara dan tokoh bangsa dapat tergerus perlahan.
Sebagai partai politik, Demokrat menegaskan posisinya untuk menolak segala bentuk disinformasi dan politisasi isu tanpa dasar hukum yang jelas. Herzaky mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah atau asumsi yang merugikan pihak lain.
“Demokrasi yang sehat dibangun di atas fakta, nalar, dan tanggung jawab moral, bukan rumor dan provokasi,” tegasnya.
Demokrat juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam menyaring informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Setiap informasi yang menyangkut nama baik individu, terlebih tokoh nasional, seharusnya diuji kebenarannya sebelum dipercaya dan disebarluaskan.
Di tengah iklim politik yang kerap memanas, klarifikasi ini diharapkan menjadi penanda penting bahwa etika dan rasionalitas harus tetap menjadi fondasi diskursus publik. Bagi Demokrat, menjaga marwah demokrasi berarti memastikan ruang publik tidak dikuasai oleh narasi menyesatkan, melainkan oleh dialog yang sehat dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus berada di jalur politik yang santun, beretika, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Klarifikasi ini bukan semata membela nama baik SBY, melainkan juga menjadi peringatan bahwa disinformasi adalah musuh bersama demokrasi.
A. Rofiq
