JNS | Padang, Sumatera Barat — Di balik angka Rp1,4 triliun yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tersimpan potret kerusakan, kehilangan, dan harapan ribuan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Angka itu kini resmi diajukan ke Pemerintah Pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE., MM., kepada Sekretaris Utama BNPB Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., dalam Rapat Koordinasi Sinergitas R3P di Auditorium Gubernuran Padang, Kamis (8/1/2026).
Penyerahan dokumen itu bukan sekadar seremoni administratif. R3P menjadi peta jalan pemulihan Tanah Datar pascabencana—dokumen strategis yang merangkum kondisi riil di lapangan sekaligus menjadi dasar kebijakan dan penganggaran Pemerintah Pusat.
Disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa R3P Tanah Datar disusun melalui pendataan menyeluruh, mulai dari tingkat nagari hingga perangkat daerah teknis.
“Kami memulai dari laporan wali nagari, memverifikasi di lapangan, lalu menyelaraskannya dengan kajian instansi teknis. Semua itu kami satukan dalam dokumen R3P agar pemerintah pusat mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi Tanah Datar,” ujar Eka Putra.
Pendataan tersebut mencakup lima sektor krusial yang terdampak langsung oleh bencana, yakni infrastruktur, perumahan, sosial, ekonomi, serta lintas sektor. Kelima sektor itu dinilai menjadi fondasi utama pemulihan kehidupan masyarakat.
Dari hasil kajian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan total anggaran pemulihan pascabencana sebesar kurang lebih Rp1,4 triliun. Nilai tersebut mencerminkan skala kerusakan yang luas, terutama pada infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.
Porsi terbesar usulan anggaran dialokasikan untuk sektor infrastruktur dengan nilai sekitar Rp1,3 triliun, mencakup perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Sementara sektor perumahan diusulkan sebesar ±Rp92,9 miliar untuk pemulihan rumah warga.
Sektor ekonomi diusulkan sebesar ±Rp49 miliar guna memulihkan mata pencaharian masyarakat, disusul sektor sosial sebesar ±Rp6,7 miliar, serta lintas sektor sebesar ±Rp10 miliar untuk mendukung kebutuhan pemulihan terpadu.
Menurut Eka Putra, pemulihan pascabencana tidak dapat ditunda terlalu lama. Infrastruktur yang rusak, rumah yang belum layak huni, serta ekonomi masyarakat yang terhenti menjadi tantangan nyata di lapangan.
“Pemulihan ini bukan hanya soal membangun kembali fisik, tetapi mengembalikan kehidupan masyarakat agar bisa beraktivitas normal dan berdaya secara ekonomi,” tegasnya.
Ia pun berharap dokumen R3P yang telah disusun dan dipaparkan secara detail tersebut dapat memperoleh persetujuan dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera direalisasikan.
“Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Tanah Datar. Semoga usulan ini disetujui, sehingga pemulihan pascabencana dapat segera diwujudkan untuk kepentingan rakyat,” tutup Eka Putra.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tanah Datar didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bappeda Litbang Adriyanti Rustam, Kalaksa BPBD Ermon, Kepala Dinas PUPR Mustika Suarman, Kepala Dinas Perkim LH Pempri, serta Kabag Prokopim Roza Melfita bersama jajaran perangkat daerah terkait.
A. Rofiq
