Batusangkar | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat menindaklanjuti arahan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB terkait percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang dan tanah longsor. Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi, memimpin rapat evaluasi pada Rabu (10/12/2025) malam di posko utama BPBD Tanah Datar guna memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah H. Abdurrahman Hadi, Asisten Ekobang, Asisten Administrasi Umum, Kasdim 0307 TD, Kalaksa BPBD, Kepala Kesbangpol, para camat dari wilayah terdampak, serta Wali Nagari dan unsur terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wabup Ahmad Fadly menekankan bahwa percepatan pembangunan Huntara membutuhkan konsolidasi yang solid, terutama dalam menyiapkan lahan dan memastikan kevalidan data penerima manfaat.
“BNPB meminta kita memenuhi persyaratan secara cepat dan tepat. Karena itu, dua hal penting harus segera dituntaskan: kesiapan lahan dan data valid calon penerima Huntara,” tegas Wabup.
Ia menegaskan bahwa Wali Nagari adalah pihak yang paling memahami kondisi warga di lapangan, sehingga pendataan ulang harus dilakukan secara akurat tanpa menunda waktu.
“Wali Nagari yang paling tahu situasi warganya. Saya minta lokasi potensial untuk Huntara dan jumlah unit yang dibutuhkan segera disampaikan, paling lambat besok sore,” ujarnya.
Sekda Tanah Datar, H. Abdurrahman Hadi, juga menegaskan pentingnya pendataan by name by address yang ditandatangani langsung oleh Wali Nagari sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Data harus lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun sebelumnya sudah ada, tetap harus dicek ulang agar tidak ada warga yang terlewat. Lahan dan data harus sudah kami terima besok sore karena kita dikejar waktu,” tegas Sekda.
Upaya percepatan pembangunan Huntara menjadi fokus utama Pemkab Tanah Datar sebagai bentuk pemulihan awal bagi warga yang terdampak bencana, sekaligus memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun untuk memberikan gambaran aktual mengenai langkah cepat Pemkab Tanah Datar dalam penanganan pascabencana serta memastikan transparansi proses pendataan Huntara.
A. Rofiq
