PD. PARIAMAN | Langit Padang Pariaman masih menyimpan sisa-sisa luka bencana hidrometeorologi yang melanda akhir 2025 lalu. Di sejumlah nagari, kran air yang berbulan-bulan kering menjadi simbol krisis paling nyata yang dirasakan warga. Air bersih, kebutuhan paling dasar, berubah menjadi barang langka. Namun pada Jumat, 16 Januari 2026, harapan itu perlahan menemukan jalannya.
Di Nagari Anduriang, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis berdiri menyambut kedatangan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana. Kunjungan ini bukan sekadar agenda protokoler. Di balik jabat tangan dan peninjauan lapangan, tersimpan keputusan besar: percepatan pemulihan layanan air bersih untuk ribuan warga yang terdampak.
Bagi John Kenedy Azis, krisis air bersih bukan hanya soal infrastruktur rusak, tetapi soal martabat hidup masyarakat. Ia menyebut negara tidak boleh absen ketika kebutuhan paling dasar warganya terganggu. Di hadapan jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, Bupati JKA menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat adalah bukti nyata keberpihakan pada rakyat.
Pemerintah pusat merespons dengan langkah konkret. Dana tahap awal sebesar Rp204 miliar digelontorkan untuk mempercepat normalisasi Sistem Penyediaan Air Minum. Angka itu hanyalah bagian awal dari total Rp500 miliar yang disiapkan khusus untuk memulihkan dan memperkuat infrastruktur air bersih di Padang Pariaman. Skema ini dirancang bukan sekadar tambal sulam, tetapi sebagai fondasi pemulihan yang berkelanjutan.
Lima SPAM ditetapkan sebagai prioritas mendesak. SPAM Salisikan, Lubuk Lonsong Batang Anai, Lubuk Bonta, Batang Gasan, dan Sungai Limau menjadi titik fokus pekerjaan awal. Wilayah Lubuk Alung mendapat perhatian khusus karena dampak krisis yang paling berat dirasakan warganya, mulai dari rumah tangga hingga fasilitas umum.
Tenggat waktu yang dipasang tidak main-main. Pemerintah menargetkan air bersih mulai mengalir sebelum Lebaran, atau paling lambat pertengahan Ramadan. Bagi warga, target ini bukan sekadar kalender proyek, melainkan penentu kualitas hidup sehari-hari. Mandi, memasak, beribadah, hingga menjaga kesehatan keluarga kembali bergantung pada janji ini.
Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana menegaskan bahwa Padang Pariaman masuk dalam radar prioritas nasional pascabencana. Menurutnya, kerusakan infrastruktur air bersih berdampak langsung pada kesehatan dan stabilitas sosial masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya kecepatan kerja tanpa mengorbankan mutu.
Pemulihan ini tidak berhenti pada solusi jangka pendek. Pemerintah juga menyiapkan rencana pengembangan total 12 SPAM yang akan diselesaikan bertahap hingga 2027. Rencana jangka panjang ini disusun agar krisis serupa tidak kembali terulang ketika cuaca ekstrem datang, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dasar daerah.
Di tingkat daerah, Perumda Tirta Anai menjadi garda terdepan pelaksanaan teknis. Direktur Perumda Tirta Anai, Dr. Aznil Mardin, menyatakan kesiapan penuh timnya untuk bekerja tanpa mengenal waktu. Baginya, target sebelum Lebaran bukan slogan seremonial, melainkan komitmen moral karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Koordinasi lintas lembaga pun diperketat. Pemerintah daerah, Perumda Tirta Anai, dan Kementerian PUPR bersepakat memangkas hambatan birokrasi agar pekerjaan di lapangan berjalan mulus. Setiap kendala teknis harus segera diselesaikan, tanpa menunggu berlarut-larut di meja administrasi.
Bagi masyarakat Padang Pariaman, sinergi ini menyalakan kembali optimisme yang sempat meredup. Mereka menunggu bukan dengan janji, tetapi dengan harapan sederhana: air kembali mengalir dari kran rumah, anak-anak tidak lagi harus menenteng jeriken, dan kehidupan kembali berjalan normal.
Kini, semua mata tertuju pada realisasi. Publik berharap komitmen yang disampaikan di lapangan benar-benar terwujud dalam aliran air bersih yang nyata. Sebab bagi warga Padang Pariaman, pemulihan bukan diukur dari besar anggaran, melainkan dari tetes air yang kembali menghidupkan rumah-rumah mereka.
Jeff
