JURNALISNUSANTARASATU, JAKARTA — Pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat menjadi bagian penting dari pesan kebangsaan yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2026, 19–21 Oktober 2026.
Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., yang juga menjabat Ketua DPC PKS Kabupaten Solok, menghadiri kegiatan bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” tersebut.
Forum nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat orientasi pejabat publik agar mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kebijakan yang terukur, pelayanan yang berkualitas, serta pembangunan yang memperhatikan kebutuhan daerah.
Dalam pidato kebangsaannya, Presiden PKS menegaskan dukungan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan upaya menyukseskan visi serta misi pemerintah. Dukungan tersebut mencakup program prioritas nasional, dengan penekanan bahwa kualitas pelaksanaan harus terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Salah satu program yang disoroti ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). PKS mendukung program tersebut sekaligus mendorong perbaikan pelaksanaannya sehingga tujuan peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Selain itu, Presiden PKS menyoroti persoalan kebakaran hutan, kelangkaan BBM, kondisi pasar modal, dan perlindungan layanan kesehatan. Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan kebijakan yang responsif, koordinasi lintas sektor, dan perhatian terhadap dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
Salah satu pesan penting dalam pidato tersebut ialah bahwa Indonesia tidak hanya terdiri atas Jakarta dan pusat pemerintahan. Daerah harus mendapatkan perhatian yang sepadan melalui pemerataan pembangunan dan kebijakan fiskal yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Prinsip ini memiliki relevansi bagi Kabupaten Solok, yang membutuhkan kebijakan pembangunan sesuai karakteristik wilayah, potensi ekonomi, dan kebutuhan masyarakatnya.
Pemerataan tidak cukup diukur melalui besarnya alokasi anggaran atau banyaknya program yang direncanakan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata, memperluas akses pelayanan dasar, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting agar program nasional dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan, memperkuat koordinasi, serta melakukan evaluasi terhadap hasil program berdasarkan kebutuhan warga.
Bagi DPC PKS Kabupaten Solok, semangat BIMTEKNAS dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kontribusi politik dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan lapangan kerja bagi generasi muda juga mendapat perhatian dalam pidato Presiden PKS. Bonus demografi harus dikelola melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses terhadap kesempatan kerja produktif.
Pengembangan kompetensi tenaga kerja, termasuk kesiapan bekerja di luar negeri, dinilai penting agar generasi muda Indonesia mampu bersaing dan memperoleh peluang ekonomi yang lebih luas.
Di sisi lain, ekonomi syariah, wakaf, dan industri halal disebut sebagai sektor yang memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional.
Potensi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif di daerah, termasuk pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
Bagi Kabupaten Solok, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat perlu memperhatikan potensi ekonomi setempat serta membuka ruang bagi generasi muda untuk berwirausaha dan mengembangkan keterampilan.
Dengan demikian, agenda nasional tidak hanya dipahami sebagai kebijakan dari pusat, tetapi juga sebagai peluang yang perlu diterjemahkan menjadi program sesuai kebutuhan daerah.
Selain isu ekonomi dan pembangunan, pidato kebangsaan tersebut mengangkat hadis Nabi Muhammad SAW, “Ad-dinu an-nashihah”, yang berarti agama adalah nasihat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari itu menekankan pentingnya ketulusan dan tanggung jawab dalam hubungan dengan Allah SWT, Rasul-Nya, para pemimpin, dan masyarakat.
Dalam kehidupan pemerintahan, pesan tersebut mengingatkan bahwa kepemimpinan membutuhkan integritas, keterbukaan terhadap masukan, dan kesediaan memperbaiki kekurangan.
Presiden PKS juga menegaskan tiga komitmen perjuangan pejabat publik partai, yakni menjaga integritas, berpihak kepada rakyat, serta menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan.
Komitmen tersebut mencakup kepatuhan terhadap nilai agama, Pancasila, konstitusi, dan AD/ART partai, sekaligus ikhtiar memberikan solusi melalui kepemimpinan yang melayani dan kebijakan publik yang inovatif.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Solok, H. Candra memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku. Adapun sebagai Ketua DPC PKS Kabupaten Solok, ia memiliki peran dalam mengarahkan perjuangan organisasi agar tetap berorientasi pada aspirasi masyarakat.
DPC PKS Kabupaten Solok diharapkan dapat mengimplementasikan semangat BIMTEKNAS melalui penguatan pelayanan, dukungan terhadap program pemerintah pusat yang dilaksanakan sesuai ketentuan, serta pengawalan kebijakan agar manfaatnya menjangkau masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang melayani tidak hanya diukur dari komitmen yang disampaikan dalam forum nasional, tetapi juga dari hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Pemerataan pembangunan, kesempatan ekonomi yang lebih luas, dan pelayanan publik yang semakin baik menjadi bagian penting dari ukuran tersebut. IRV
Dari BIMTEKNAS PKS 2026, H. Candra Bawa Pesan Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Solok
