JNS, BATUSANGKAR | Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE.MM kembali menegaskan posisi kepemimpinannya di tengah situasi darurat bencana yang masih melanda sejumlah kawasan. Penegasan ini muncul usai ia mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait kesiapsiagaan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kamis (11/12/2025), yang digelar secara virtual dari Gedung Indojolito Batusangkar.
Rakornas tersebut menjadi ruang penguatan bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat pada puncak musim hujan. Selain itu, rapat juga membahas stabilitas harga kebutuhan pokok, pengamanan kegiatan keagamaan, serta kesiapan layanan publik menjelang akhir tahun.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar daerah dapat bekerja cepat dan terukur. Ia meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap peringatan dini dari BMKG, terutama terkait curah hujan ekstrem dan potensi banjir serta longsor.
Dalam arahannya, Mendagri juga menegaskan pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah tanpa izin resmi, khususnya pada 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan para pemimpin berada di wilayah masing-masing saat risiko bencana berada pada fase kritis.
Usai rakor, Bupati Eka Putra menyampaikan komitmen kuatnya untuk tetap berada di Tanah Datar dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Sikap tersebut ia sebut sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.
“Sebagai kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana, saya sudah berkomitmen tidak akan meninggalkan rakyat. Saya tidak akan ke luar negeri karena tidak ada kebutuhan dan tidak ada kepentingan di sana saat ini,” tegasnya dengan nada yang mantap.
Sejak awal peristiwa banjir bandang dan longsor, Bupati Eka Putra turun langsung setiap hari ke lokasi terdampak. Ia memastikan upaya mitigasi, evakuasi, dan penanganan darurat berjalan cepat. Menurutnya, kehadiran pemimpin di lapangan memberi energi tambahan bagi petugas dan warga yang sedang berjuang memulihkan keadaan.
Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang telah membantu menjembatani komunikasi dengan Presiden, sehingga berbagai bantuan dari kementerian, Apkasi, hingga provinsi lain dapat dikirimkan ke Tanah Datar. Bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban daerah yang tengah berjuang dengan keterbatasan anggaran.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan dalam fase rekonstruksi. Infrastruktur publik seperti jembatan, jalan penghubung, dan fasilitas vital lainnya banyak yang mengalami kerusakan dan memerlukan intervensi skala nasional untuk pemulihannya.
Saat ini Pemkab Tanah Datar sedang menyelesaikan pendataan lengkap kerusakan dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Data tersebut akan diajukan kepada Presiden melalui kementerian terkait sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.
Rakor tersebut juga diikuti oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Sekda Abdurrahman Hadi, Kapolres Tanah Datar dan Padang Panjang, Dandim 0304 Tanah Datar, sejumlah kepala OPD, serta undangan lainnya.
CATATAN REDAKSI:
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem serta mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.
A. Rofiq
