Jakarta | Menghadapi gelombang krisis pangan dunia yang kian mengancam, ditambah lonjakan kejahatan di rantai pasok makanan, Polri mengambil inisiatif progresif untuk memperkuat pertahanan nasional.
Ide cemerlang ini lahir dari Kombes Pol Budi Purwatiningsih, S.E., M.H., yang tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 63 Tahun 2025 di Sespim Lemdiklat Polri. Proyek perubahannya, “Pengembangan Knowledge Management System (KMS) sebagai Strategi Nasional Penanggulangan Kejahatan Pangan”, menawarkan blueprint sistematis untuk mengatasi ancaman tersebut.
Sebagai elemen krusial dalam keamanan negara, ketahanan pangan kerap terganggu oleh praktik ilegal seperti pemalsuan pupuk subsidi, oplosan beras, permainan harga di kalangan petani, dan penyimpangan distribusi komoditas esensial.
Kelemahan koordinasi lintas instansi, ketiadaan data terpusat, serta kurangnya pemahaman masyarakat soal risiko pangan semakin memperparah masalah ini.
Kombes Budi menilai, respons harus melampaui tindakan sementara menuju kerangka holistik. “Hukum di sektor pangan tak bisa berdiri sendiri; butuh jaringan pengetahuan yang menyatukan info, regulasi, dan operasi antar bidang,” katanya saat memaparkan konsepnya.
Inti proyek adalah KMS, platform nasional yang mengoleksi, menganalisis, dan membagikan data kepada penegak hukum, pemerintah, serta publik.
Didukung teknologi digital mutakhir, sistem pelaporan instan untuk respons cepat terhadap kejahatan, dan portal edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat, KMS dirancang sebagai alat pencegahan proaktif.
Rencana implementasi terbagi tiga: fase awal menekankan fondasi regulasi dan prototipe app; tahap tengah meliputi training bersama dan pilot project di lapangan; serta visi jangka panjang integrasi ke Polri dan aliansi luas dengan stakeholder pangan.
“Ini sinergi antara SDM, mekanisme, tech, dan aturan untuk solusi abadi yang efektif,” tambahnya.
Inovasi ini diproyeksikan jadi katalisator kolaborasi sektoril, mewujudkan pangan aman, jujur, dan resilien.
Dibacking Sespim Lemdiklat Polri, gagasan ini berpotensi jadi milestone reformasi kebijakan pangan modern.
Lewat fondasi data, ilmu, dan kerjasama, Polri berkomitmen lindungi ketahanan pangan Indonesia tidak hanya dari kelangkaan fisik, tapi juga serangan legal dan struktural.
Rel
