JNS|Batusangkar – Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM memaparkan secara langsung kondisi terkini pascabencana di Kabupaten Tanah Datar dalam Rapat Koordinasi Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di wilayah Sumatera Barat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (9/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan diikuti kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Bupati Eka Putra mengikuti rakor didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para Asisten serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Tanah Datar telah berdampak pada sejumlah sektor pemerintahan, layanan publik, infrastruktur, serta perekonomian masyarakat.
Ia menjelaskan, terdapat enam unit sarana pemerintahan yang mengalami kerusakan, terdiri dari empat kantor Wali Nagari, satu kantor Wali Jorong, dan satu kantor cabang Perumda PDAM. Meski demikian, roda pemerintahan tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian.
“Pelayanan pemerintahan tetap berlangsung, meskipun belum sepenuhnya kembali normal akibat keterbatasan sarana pascabencana,” ujar Eka Putra.
Selain itu, dampak bencana juga dirasakan pada sektor layanan publik, antara lain satu unit Puskesmas, lima Sekolah Dasar, tiga Sekolah Menengah Pertama, lima PAUD, dua Taman Kanak-kanak, serta tiga pondok pesantren.
Di sektor ekonomi, bencana berdampak terhadap 145 unit UMKM, lima objek wisata, dan tiga homestay. Sementara pada sektor infrastruktur, kerusakan terjadi pada 21 ruas jalan kabupaten, 12 ruas jalan nagari, satu ruas jalan provinsi, serta satu ruas jalan nasional.
Menurut Bupati, kondisi tersebut memerlukan dukungan dan sinergi pemerintah pusat agar upaya pemulihan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang dialami pelaku UMKM dan pariwisata, khususnya terkait kewajiban pembayaran angsuran pinjaman di tengah terhentinya aktivitas usaha akibat bencana.
“Kami berharap adanya solusi dan kebijakan dari pemerintah pusat, terutama terkait keringanan atau relaksasi angsuran pinjaman bagi UMKM dan pelaku usaha pariwisata yang terdampak bencana,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa paparan Bupati Tanah Datar menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian.
“Apa yang disampaikan Bupati Tanah Datar telah menjadi catatan kami. Penanganannya akan kami bahas bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata,” ujar Tito.
Ia juga menegaskan pentingnya kelengkapan dan kevalidan data dari pemerintah daerah sebagai dasar penentuan kebijakan dan langkah strategis pemulihan.
“Kami meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data yang lengkap dan valid agar proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” tutupnya.
A. Rofiq
