Bupati JKA Direksi Langkah Pemulihan: Infrastruktur, Logistik, dan Huntara Jadi Prioritas

Berita35 Dilihat

PDG. PARIAMAN | Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), memimpin rapat evaluasi penanganan bencana di Pendopo Bupati sebagai upaya mempercepat proses pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November lalu. Rapat tersebut dihadiri pimpinan OPD, BPBD, camat, serta unsur terkait lain yang terlibat dalam penanganan darurat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati JKA menegaskan bahwa distribusi logistik harus menjadi prioritas utama, mengingat masih adanya warga yang bertahan di lokasi pengungsian. Ia meminta agar setiap perangkat daerah bekerja lebih cepat dan terkoordinasi untuk memastikan bantuan diterima masyarakat tanpa hambatan.

Bupati juga menyoroti pentingnya verifikasi data yang akurat terkait jumlah pengungsi dan kebutuhan di lapangan. Data ini menjadi dasar utama untuk memastikan bantuan yang diberikan tidak tumpang-tindih dan tepat sasaran, terutama bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Evaluasi tersebut dilakukan tak lama setelah kunjungan Wakil Menteri PUPR dan Komisi V DPR RI ke beberapa titik lokasi terdampak. Kunjungan tersebut membahas rencana percepatan perbaikan infrastruktur vital, termasuk pembangunan dua jembatan utama yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada 2026.

Pada rapat itu, Bupati JKA kembali menekankan bahwa pembangunan Hunian Sementara (Huntara) menjadi fokus yang tidak boleh ditunda. Pemerintah daerah telah mulai menginventarisasi kebutuhan lahan dan jumlah penerima manfaat agar syarat-syarat dari BNPB segera terpenuhi.

Berdasarkan data sementara, setidaknya 237 unit Huntara dibutuhkan untuk menampung warga yang rumahnya rusak total. Jumlah tersebut masih mungkin bertambah setelah verifikasi lanjutan dari tim gabungan di lapangan.

Bupati meminta agar proses inventarisasi dilakukan dengan teliti, mengutamakan keadilan bagi warga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal. Ia juga menegaskan tidak ingin ada warga yang terlewat akibat kurangnya pendataan.

Selain persoalan hunian, rapat juga membahas kerusakan infrastruktur lainnya yang cukup luas. Puluhan jembatan, ruas jalan, irigasi, bangunan sekolah, dan rumah ibadah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor yang terjadi secara beruntun.

Pemkab Padang Pariaman menyampaikan bahwa jumlah pengungsi mulai menurun, namun masih ada warga yang membutuhkan dukungan intensif. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor tetap dijaga ketat demi percepatan transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.

Bupati JKA mengapresiasi kerja keras seluruh unsur yang bergerak sejak hari pertama bencana. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerja-kerja berikutnya akan lebih berat karena menyangkut pemulihan jangka menengah dan panjang.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus dilandasi rasa empati dan kehadiran nyata pemerintah bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus mampu menghadirkan rasa aman bagi korban yang terdampak langsung.

Pemerintah daerah juga menyatakan akan mempercepat usulan bantuan tambahan kepada BNPB dan kementerian terkait, terutama untuk pembangunan hunian, perbaikan fasilitas umum, serta pemulihan lahan pertanian yang rusak.

Dengan koordinasi yang semakin solid antara pemerintah daerah, pusat, dan berbagai pihak lainnya, Bupati JKA berharap pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi seluruh korban.

 

Catatan Redaksi:

Berita ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang langkah cepat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara adil dan terukur.

TIM RMO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *