TANAH DATAR | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan pembangunan jembatan darurat jenis Aramco di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Usulan ini menjadi langkah cepat antisipasi banjir bandang (galodo) susulan, menyusul bencana yang terjadi pada akhir November 2025 dan masih berpotensi berulang akibat tingginya curah hujan.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam rapat dan Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bersama Gubernur Sumatera Barat dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar secara virtual dari Gedung Indojolito, Batusangkar, Senin malam (5/1/2026).
Bupati Eka Putra menjelaskan, Sungai Malalo kerap meluap saat debit air meningkat, sehingga menggenangi badan jalan dan memutus akses masyarakat. Kondisi ini dinilai sangat berisiko, terutama bagi mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok.
“Untuk solusi cepat dan aman, kami mengusulkan pembangunan jembatan darurat jenis Aramco. Koordinasi telah kami lakukan bersama Dandim 0307 Tanah Datar dan permohonan diteruskan ke Korem agar dapat difasilitasi oleh Pangdam,” ujar Bupati.
Selain infrastruktur jembatan, Bupati juga melaporkan kerusakan lahan pertanian masyarakat seluas sekitar 500 hektare akibat terjangan galodo.
Rehabilitasi lahan tersebut telah diusulkan ke Kementerian Pertanian RI, sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan turut mengawal percepatan realisasi bantuan bagi petani terdampak.
Sebagai upaya mitigasi jangka menengah, Pemkab Tanah Datar merencanakan pembangunan empat unit sabodam pada tahun 2026. Infrastruktur pengendali sedimen ini diharapkan mampu menahan material banjir bandang dan menurunkan risiko bencana susulan di kawasan hulu sungai.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa seluruh data kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, serta dampak ekonomi masyarakat telah dihimpun dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur meminta seluruh kepala daerah memastikan tidak ada data korban dan kerusakan yang terlewat, karena kelengkapan data menjadi kunci percepatan bantuan dari pemerintah pusat.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Balai Wilayah Sungai dan pemerintah daerah, baik untuk penanganan darurat maupun jangka panjang, termasuk pengerahan alat berat pada sungai-sungai prioritas yang rawan meluap.
FGD tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Tanah Datar.
A. Rofiq
